Postingan terbaru
Lihat semua
OKNUM ASN BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI NTB DIDUGA MELAKUKAN PENIPUAN DENGAN MENJANJIKAN 15 PAKET PROYEK FIKTIF.
MATARAM - Dugaan penipuan dengan modus menjanjikan paket proyek mencuat di Nusa Tenggara Barat. Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial MCN alias Mia, yang disebut bekerja di lingkungan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi NTB, diduga menjanjikan sebanyak 15 paket proyek kepada seorang warga berinisial MM. Janji tersebut kemudian membuat MM menyerahkan uang secara bertahap kepada MCN alias Mia. Berdasarkan informasi serta bukti transfer yang ada, total uang yang telah diserahkan mencapai sekitar Rp241.878.711. MM disebut …
KPK TURUN KE KOTA BIMA BERSAMA PERANGKAT PENGAWASAN LENGKAP, PMAKI : KALAU ADA INDIKASI TIPIKOR, PROSES!
KOTA BIMA - Kedatangan Tim Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kota Bima pada Senin, 31 Agustus 2026, mendapat perhatian serius dari masyarakat. Bukan semata karena kehadiran KPK, tetapi karena agenda tersebut juga melibatkan sejumlah institusi yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan, yakni BPKP, Kemendagri dan LKPP. Pemerintah Kota Bima menyebut kedatangan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelol…
PMAKI NTB SOROTI LAYANAN BLUD RSUD KOTA BIMA, SEKJEN PMAKI NTB : SEBAIKNYA DIREKTUR RSUD MUNDUR ATAU DIPECAT DARI JABATANNYA.
KOTA BIMA - Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB kembali melontarkan sorotan keras terhadap tata kelola RSUD Kota Bima. Sejumlah persoalan yang mencuat, mulai dari jasa pelayanan (jaspel) yang disebut belum dibayarkan hingga delapan bulan, keterlambatan pembayaran tenaga outsourcing Cleaning Service dan Security selama sekitar satu bulan, hingga persoalan pelayanan jantung, dinilai menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera dijawab oleh manajemen rumah sakit. Ketemui di kantor walikota Bima oleh media …
PMAKI NTB: PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP RSUD KOTA BIMA MULAI MENAMPAKKAN HASIL.
Kota Bima – Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Bima mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah melalui berbagai tantangan selama proses pelaksanaan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung PMAKI NTB di lokasi proyek, progres fisik terus mengalami peningkatan. Struktur utama bangunan telah berdiri kokoh, pekerjaan arsitektur hampir rampung, sementara sejumlah fasilitas dan instalasi pada ruang perawatan pasien mulai terpasang. Pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan telah memasuki tahapan penyelesaian. Fasad bangun…
PBMI HADIRKAN EMPAT INSTRUKTUR IFMA, PERKUAT KOMPETENSI WASIT, JURI, DAN PELATIH MENUJU STANDAR INTERNASIONAL.
JAKARTA – Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) resmi membuka Penataran dan Sertifikasi Wasit, Juri, serta Pelatih Muaythai yang berlangsung pada 2-4 Agustus 2026 di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi, Jawa Barat. Program ini menjadi bagian dari upaya PBMI meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) olahraga Muaythai agar selaras dengan standar internasional. Untuk mendukung peningkatan kualitas tersebut, PBMI menghadirkan empat instruktur dari International Federation of Muaythai Associations (IFMA), yakni Aritit Tobwongsri,…
BUDI RIZKIYANTO DESAK DIVPROPAM MABES POLRI USUT PENANGANAN PERKARA DI POLRES SRAGEN, MINTA PEMERIKSAAN TERBUKA DAN OBJEKTIF.
JAKARTA – Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik Budi Rizkiyanto mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri untuk segera mengusut penanganan perkara di Polres Sragen melalui pemeriksaan terhadap Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sragen. Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar mekanisme pengawasan internal Polri berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Menurut Budi Rizkiyanto, setiap laporan masyarakat yang memuat dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, maupu…
KOMISI III DPR RI DIAM ATAU MEMILIH TUTUP MATA ? NASIB PENCARI KEADILAN TEGUH RIYANTO DIPERTANYAKAN, RIKHA PERMATASARI : "DPR MASIH BERPIHAK PADA RAKYAT ATAU TIDAK ?"
JAKARTA – Ke mana arah pengawasan Komisi III DPR RI ketika masyarakat mengaku mencari keadilan ? Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah hingga kini belum terlihat adanya tindak lanjut secara terbuka terhadap permohonan pengawasan atas penanganan perkara yang menimpa Teguh Riyanto. Sorotan tersebut disampaikan Dr. (c) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. Menurutnya, fungsi pengawasan yang melekat pada Komisi III DPR RI seharusnya menjadi pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam…
TENDER REHABILITASI RUANG CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA, GRAHA UTAMA AJUKAN SANGGAH BANDING. PMAKI NTB : NORMA HUKUM DIKALAHKAN OLEH DOKMIL
BIMA – Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB, Danil Akbar, mengaku baru menerima salinan jawaban sanggahan yang disampaikan Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Bima melalui aplikasi SPSE dari salah satu peserta tender Rehabilitasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima. Setelah mempelajari dokumen tersebut, Danil menilai jawaban Pokja sama sekali belum menjawab substansi keberatan yang diajukan peserta, melainkan hanya mengulang alasan administratif berdasarkan Dokumen Pemilihan…
KPK BONGKAR DUGAAN KORUPSI PROYEK PUPR LOMBOK BARAT, PMAKI NTB PERKETAT PENGAWASAN TENDER DI NTB.
Mataram – Terungkapnya dugaan korupsi pengadaan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian serius dari Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Nusa Tenggara Barat. Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap dugaan pengondisian paket proyek senilai Rp17,9 miliar melalui modus pinjam bendera perusahaan dan penyisipan persyaratan teknis tertentu yang diduga mengarah kepada penyedia tertentu. Penyidikan KPK juga mengungka…
PMAKI NTB DUGA PPK PROYEK RSUD KOTA BIMA BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI, MINTA BPBJ DAN LKPP BUKA DOKUMEN.
Kota Bima – Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB menduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan Gedung Induk dan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Bima belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dugaan tersebut muncul setelah PMAKI NTB melakukan penelusuran awal terhadap proses pengadaan yang berlangsung di lingkungan RSUD Kota Bima. Berdasarkan informasi yang diterima PMAKI, dr. Fatur diduga belum memiliki sertifikat kompetensi sebagai…
