Postingan terbaru
Lihat semua
KOMISI III DPR RI DIAM ATAU MEMILIH TUTUP MATA ? NASIB PENCARI KEADILAN TEGUH RIYANTO DIPERTANYAKAN, RIKHA PERMATASARI : "DPR MASIH BERPIHAK PADA RAKYAT ATAU TIDAK ?"
JAKARTA – Ke mana arah pengawasan Komisi III DPR RI ketika masyarakat mengaku mencari keadilan ? Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah hingga kini belum terlihat adanya tindak lanjut secara terbuka terhadap permohonan pengawasan atas penanganan perkara yang menimpa Teguh Riyanto. Sorotan tersebut disampaikan Dr. (c) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. Menurutnya, fungsi pengawasan yang melekat pada Komisi III DPR RI seharusnya menjadi pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam…
TENDER REHABILITASI RUANG CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA, GRAHA UTAMA AJUKAN SANGGAH BANDING. PMAKI NTB : NORMA HUKUM DIKALAHKAN OLEH DOKMIL
BIMA – Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB, Danil Akbar, mengaku baru menerima salinan jawaban sanggahan yang disampaikan Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Bima melalui aplikasi SPSE dari salah satu peserta tender Rehabilitasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima. Setelah mempelajari dokumen tersebut, Danil menilai jawaban Pokja sama sekali belum menjawab substansi keberatan yang diajukan peserta, melainkan hanya mengulang alasan administratif berdasarkan Dokumen Pemilihan…
KPK BONGKAR DUGAAN KORUPSI PROYEK PUPR LOMBOK BARAT, PMAKI NTB PERKETAT PENGAWASAN TENDER DI NTB.
Mataram – Terungkapnya dugaan korupsi pengadaan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian serius dari Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) Nusa Tenggara Barat. Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap dugaan pengondisian paket proyek senilai Rp17,9 miliar melalui modus pinjam bendera perusahaan dan penyisipan persyaratan teknis tertentu yang diduga mengarah kepada penyedia tertentu. Penyidikan KPK juga mengungka…
PMAKI NTB DUGA PPK PROYEK RSUD KOTA BIMA BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI, MINTA BPBJ DAN LKPP BUKA DOKUMEN.
Kota Bima – Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB menduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan Gedung Induk dan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Bima belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dugaan tersebut muncul setelah PMAKI NTB melakukan penelusuran awal terhadap proses pengadaan yang berlangsung di lingkungan RSUD Kota Bima. Berdasarkan informasi yang diterima PMAKI, dr. Fatur diduga belum memiliki sertifikat kompetensi sebagai…
JADWAL KLARIFIKASI ATAU PERANGKAP....? PESERTA DARI LOMBOK BARAT GUGUR, TENDER REHABILITASI RUANG CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA JADI SOROTAN.
SERI INVESTIGASI PORTAL SPSE. BIMA – Proses Tender Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah salah satu peserta dengan nilai penawaran terendah dinyatakan gugur pada tahap klarifikasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Berdasarkan hasil pemantauan Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB terhadap dokumen Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu memper…
TENDER PROYEK RUANG CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA MENUAI POLEMIK, PENAWAR TERENDAH DIGUGURKAN, PMAKI NTB MINTA SELURUH PROSES DIAWASI
SERI INVESTIGASi BAGIAN I PENAWAR TERENDAH DIGUGURKAN, TENDER CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA JADI PERHATIAN PUBLIK BIMA - Proses Tender Rehabilitasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi perhatian publik setelah peserta dengan nilai penawaran terendah dinyatakan gugur pada tahapan klarifikasi, sementara peserta lain dengan nilai penawaran lebih tinggi ditetapkan sebagai pemenang tender. Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), paket pekerjaan tersebut memil…
ADWAL KLARIFIKASI ATAU PERANGKAP ? PESERTA DARI MATARAM DIGUGURKAN, TENDER CT SCAN RSUD KABUPATEN BIMA JADI SOROTAN
BIMA – Proses Tender Rehabilitasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 kini menjadi perhatian publik setelah muncul pertanyaan mengenai mekanisme klarifikasi yang berujung pada gugurnya peserta dengan penawaran terendah. Sejumlah dokumen SPSE yang dipelajari PMAKI NTB menunjukkan rangkaian peristiwa yang dinilai layak mendapat pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga penegak hukum. Tender tersebut menggunakan metode Tender Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem…
TENDER KUCING-KUCINGAN, BPBJ KABUPATEN BIMA ATUR SKENARIO TENDER CT SCAN RSUD ?
BIMA - Proses tender Pekerjaan Rehabilitasi Ruang CT Scan RSUD Kabupaten Bima yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp2.251.392.000 dan HPS Rp2.248.000.000 menuai sorotan dari Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB. Organisasi tersebut mempertanyakan sejumlah kejanggalan dalam proses evaluasi yang berujung pada gugurnya peserta dengan penawaran terendah. Ketua PMAKI NTB, Danil Akbar, mengatakan pihaknya telah mempelajari dokumen tender yang ditayangkan melalui Sistem Penga…